Politik

Terkait Kasus e-KTP

Usulan Hak Angket KPK Disetujui

Magang Dua | Sabtu, 29 April 2017 - 10:20:18 WIB | dibaca: 136 pembaca

JAKARTA, SATELITPOST-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4). Meski sejumlah fraksi menolak, namun rapat paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani 25 anggota dari delapan fraksi itu.

“Apakah usulan hak angket ini dapat disetujui?” tanya pimpinan rapat Fahri Hamzah kepada 283 anggota parlemen yang hadir.

“Setuju,” jawab sejumlah anggota. Sejumlah fraksi yang menyampaikan penolakannya, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Gerindra.

Anggota Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik menyatakan, hak angket yang digulirkan berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Demokrat menganggap tidak tepat waktu, sehingga Fraksi Partai Demokrat menyatakan tidak setuju,” ujarnya.

 

Diketahui, hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR. Hak angket kali ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang dilakukan oleh KPK. Hak angket digulirkan agar KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani.

 

Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka memberi keterangan palsu. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan.

 

Berdasarkan kesaksian penyidik KPK Novel Baswedan di persidangan e-KTP, saat diperiksa Miryam mengaku ditekan sejumlah anggota Komisi III. Di persidangan, Miryam mengaku memberikan keterangan itu karena di bawah tekanan penyidik yang melakukan pemeriksaan, yaitu Novel Baswedan. Kini, Miryam yang sudah tersangka berstatus buron.

 

Di sisi lain, DPR seharusnya tidak bersikeras mengajukan hak angket kasus dugaan korupsi KTP elektronik untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Sebab kini kasus dugaan korupsi tersebut sudah masuk kepada proses hukum dan bukan lagi politik.

Pakar Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih menjelaskan rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum. "Mestinya tidak boleh diangkat dan menurut saya, hal ini bisa diasumsikan pengintervensian atas proses hukum," kata mantan panitia seleksi komisioner KPK ini.

Yenti Ganarsih menjelaskan, proses pemeriksaan itu pasti berkaitan dengan strategi pemeriksaan untuk pengungkapan kasus e-KTP. "Jadi bisa mengganggu dan jangan merugikan upaya pengungkapan kasus. Kok ternyata DPR bersikukuh, ada apa sih," ujarnya.

Sedikitnya, tercatat 26 anggota Komisi III dari lintas fraksi sudah menandatangani angket tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak usulan hak angket terhadap KPK. Wakil Ketua Fraksi PD Benny K Harman menyebut keputusan ini sesuai dengan perintah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pimpinan Fraksi PD telah melakukan konsultasi khusus dengan Ketum DPP, mengingat penggunaan hak angket telah menjadi masalah sangat serius dan telah menjadi perhatian luas masyarakat. Hak angket bisa mengarah pada pelemahan KPK dalam upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi," kata Benny.

Menurut dia, hak angket KPK tidak tepat digulirkan saat ini. Apalagi KPK saat ini sedang sibuk menangani banyak kasus dengan penyelewengan anggaran besar. "Fraksi Partai Demokrat berpendapat penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu," katanya.

Untuk itu, Demokrat menegaskan pihaknya tidak setuju digulirkannya hak angket KPK. "Sikap fraksi Partai Demokrat jelas tidak setuju dengan penggunaaan hak angket tersebut," kata Benny.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan klarifikasi terhadap penggunaan kewenangan-kewenangan luar biasa yang saat ini dimiliki KPK dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

"Namun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara dan mekanisme yang lain yang dimungkinkan UU tanpa menganggu iklim pemberantasan korupsi," kata Benny.

Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukriyanto menambahkan, pihaknya akan menegur anggotanya yang di tengah jalan mendukung hak angket tersebut. Ia meyakini semua anggota Fraksi Demokrat akan mematuhi instruksi fraksi.

"Jika nanti ada yang mendukung, kami evaluasi, kami beri teguran dan bisa kami berikan sanksi pula," lanjut Didik.

 

Selain Partai Demokrat, fraksi PKB juga menolak usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wasekjen PKB Daniel Johan memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi untuk menolak.

"Menurut PKB langkah beberapa anggota DPR yang mengajukan angket rekaman KPK tersebut tidak dalam koridor tugas DPR," kata Daniel.

Daniel mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada sistem pengadilan berjalan. Sedangkan DPR dapat mengawal proses di pengadilan tersebut. Bila hak angket terbentuk, kata Daniel, KPK dapat menolak hal tersebut karena UU Keterbukaan Informasi mengatur informasi dalam penyelidikan dan penyidikan adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

"Seperti yang termaktub dalam Asas UU KIP Pasal. 2 ayat (4) UU no 14/2008 tentang pengecualian informasi public yang bersifat rahasia berdasarkan UU," kata Daniel.

Daniel menuturkan pihak yang berwenang membuka rekaman hanya pengadilan yang sekarang sedang menyidangkan perkara e-KTP. "PKB menyarankan perkembangan penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan di internal Komisi III saja," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Daniel menegaskan PKB mendukung langkah KPK dalam menyelesaikan beberapa kasus besar yang menjadi perhatian publik, terutama kasus e-KTP. "Kami berharap segera diungkap kebenaran dalam proses persidangan yang sudah berjalan," kata Daniel.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis mengaku belum melihat surat edaran tanda tangan dukungan hak angket. "Kalau fraksi tidak ada. Diperintahkan untuk tidak. Tapi saya tidak tahu setahu saya tidak ada tanda tangan," kata Fary.

Fary mengaku belum mengetahui adanya anggota Fraksi Gerindra yang mendatangani usulan hak angket selain Desmond J Mahesa. Desmond merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR.

Fraksi Gerindra, kata Fary, melihat Komisi III DPR cukup memanggil KPK kembali melalui rapat dengar pendapat. Gerindra juga belum melihat hak angket sesuai dengan UU MD3 yakni potensi melanggar UU dan berdampak strategis bagi masyarakat umum.

"Kalau hanya ingin mendapat informasi kan sudah pernah dipanggil, ya panggil lagi. Sementara itu saja. Saya kira kan KPK sekarang sedang menangani secara hukum ya. Jadi jangan diganggu dulu lah," kata Fary.

Mengenai usulan hak angket oleh Desmond J Mahesa, Fary melihat hal itu sebagai pimpinan Komisi III serta namanya disebut sebagai pihak yang menekan Miryam S Haryani. "Tapi kan sebagai fraksi belum menyatakan pendapat, dan pendapat fraksi sampai sekarang ini menolak," kata Fary.

Fraksi PKS DPR RI menolak usulan hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III. Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah mengkaji secara mendalam implikasi hak angket terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK.

Agar tidak ada kesan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi. "Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," kata Jazuli melalui pesan singkat, Jumat (28/4).

Jazuli Juwaini mengatakan hak anggota atau fraksi lain di DPR yang mengusulkan hak angket sebagai upaya untuk mendalami dan mungkin mengoreksi berbagai kejanggalan proses internal KPK, seperti bocornya sprindik, BAP, surat cekal; etika penyebutan nama-nama orang yang diduga terlibat; serta terkait proses-proses tugas dinas dan penganggaran di internal KPK.

Namun demikian, kata Jazuli, Fraksi PKS menilai hal tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Komisi III dengan KPK.

"Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power," kata Jazuli. (lil)

 

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)