Opini & Budaya

Tradisi Sosial yang Dipaksakan

Magang Dua | Rabu, 26 April 2017 - 10:38:23 WIB | dibaca: 111 pembaca

Belum lama ini, SatelitPost memberitakan sebuah keluarga miskin di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Kemiskinan yang dialami keluarga tersebut membuat mereka kerap menahan lapar sampai dua hari. Mereka tinggal di rumah sangat sederhana yang bukan miliknya.  Pemberitaan media lokal telah mengubah narasi hidup mereka.

Apa yang dialami sebuah keluarga di Susukan tersebut ibarat puncak gunung es di Banyumas Raya. Artinya, ada cukup banyak keluarga yang hidup dalam keadaan miskin.

Dalam suatu komunitas, apa yang dianggap penting dan berharga akan diburu. Idiom Jawa harta, tahta, wanita bisa mencerminkan sebagian apa yang dianggap berharga dalam komunitas tersebut. Bagi yang pandai mengumpulkan apa yang dianggap penting dan berharga, ia akan digolongkan ke dalam kelompok kelas atas, sebagian di kelas menengah. Sedangkan yang minim akan apa yang dianggap penting dan berharga akan dikelompokkan ke dalam kelas bawah. Kelas bawah rentan hidup dalam kemiskinan.

 

Narasi Kemiskinan

Tak ada orang yang menghendaki hidup dalam kemiskinan. Tetapi dalam realitas hidup ini, cukup banyak orang yang hidup dalam kemiskinan.

Secara sederhana, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Satu kebutuhan dasar itu berupa kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan, dan papan. Jika untuk memenuhi kebutuhan fisik saja kesulitan, besar kemungkinan ia akan kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan rekreatif lainnya.

Ratusan tahun sebelum masehi, filsuf Yunani antik, Aristoteles (Kartanegara, 2002) pernah berujar bahwa tidak bisa dibayangkan seseorang akan mencapai kebahagiaan-kebahagiaan lainnya (misalnya kebahagiaan estetik dan kebahagiaan intelektual) jika untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik saja seseorang masih kesulitan.

Benar apa yang dikatakan filsuf di atas. Kita perlu merenungkan petuah bijaknya. Seseorang perlu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya, yang kesemuanya itu mensyaratkan dimilikinya benda-benda material dasar oleh seseorang.

Ada banyak narasi atau kisah dari orang-orang yang terbiasa bergelut dalam kemiskinan. Narasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: tinggal di tempat yang tidak layak atau menu makan sehari-hari hanya gorengan; istilah empat sehat lima sempurna jarang terdengar; putus sekolah; kesulitan mendapat layanan kesehatan; gali lubang tutup lubang; dan perceraian. Tentu saja masih banyak lagi narasi pilu maupun haru lainnya. Pembaca bisa menambahkan sendiri.

Ada stereotipe di masyarakat bahwa kemiskinan terjadi akibat seseorang itu malas dan tidak hemat. Padahal, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kemiskinan bisa juga disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, seperti model pembangunan yang dianut negara, ketidakadilan sistem struktur dan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi-politik yang tidak berpihak.

Di negeri tercinta ini, kesenjangan sosial ekonomi di antara kelas-kelas sosial yang ada cukup lebar. Dalam interpretasi pakar etika dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno (2011), dalam banyak hal, persoalan yang dihadapi Indonesia adalah kerusakan etos elite pengambil kebijakan publik. Gagasan melayani rakyat minim. Ini merupakan sisa dari feodalisme. Elite-lah yang de facto membatalkan pakta solidaritas sebangsa yang mendasari eksistensi Indonesia. Pakta solidaritas adalah kesediaan untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera atas landasan Pancasila.

Praktik KKN sejumlah pejabat negara yang belakangan terungkap (seperti kasus korupsi mantan Ketua DPD Irman Gusman, kasus korupsi e-ktp, pencurian berkas di MK) seolah memperkuat interpretasi Magnis Suseno di atas. Tak bisa dipungkiri bahwa praktik KKN mencederai keadilan. Dana maupun sumber daya yang seharusnya bisa didistribusikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga miskin, justru dinikmati oleh segelintir individu yang bermaksud memperkaya diri.

 

Tanggung Jawab Bersama

Tugas utama untuk meminimalkan angka kemiskinan ada pada pemerintah atau negara. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan juga perlu dilakukan dari sejumlah pihak, misalnya media massa dan gerakan masyarakat sipil.

Selain sebagai agen sosialisasi, media massa juga berperan sebagai "penyambung lidah rakyat". Media massa (baik media cetak maupun media eletronik) semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, pikir, tindak dan sikap seseorang atau kelompok. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera.

Media massa memiliki peranan besar dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung gerakan memberantas kemiskinan. Pemberitaan sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan di Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara merupakan satu contohnya.

Sehari setelah keluarga tersebut diberitakan media massa, banyak pihak (termasuk juga pihak yang sebelumnya kerap berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga tersebut tetapi belum tergerak hatinya) langsung bergerak untuk meringankan beban hidup keluarga tersebut.

Sebuah tanggapan jeli dari seorang pembaca yang dimuat di rubrik sms-e rika, SatelitPost pada Selasa 18 April 2017 perlu kita perhatikan. Berikut pandangan si pembaca: "Tahan lapar. Sekeluarga tahan lapar sampai dua hari di Susukan, Banjarnegara. Benar sekali, rakyat Indonesia memang masih banyak yang miskin dan kelaparan, dan kenyataannya tetangga, saudara kadang tidak mau peduli. Kalau sudah masuk ke wacana media, baru pada sibuk memberi bantuan. Tradisi sosial yang dipaksakan. Mengenaskan sekali".

Penulis setuju dengan pandangan di atas. Kita bisa bertanya, kemana saja mereka (yaitu pihak yang sebelumnya kerap berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga tersebut) selama ini? Mengapa mereka baru membantu setelah persoalan tersebut diberitakan media massa?

Sementara gerakan masyarakat sipil bisa terwujud melalui LSM, ormas, dan institusi keagamaan. Terkait usaha dalam mengurangi angka kemiskinan, masyarakat sipil perlu memastikan bahwa "kartu-kartu sakti" yang dimiliki negara (seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera) tersalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yakni masyarakat kelas bawah, kelompok yang memang rentan terkena kemiskinan.

Jika hal-hal di atas dilakukan, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak akan merasa ditinggalkan oleh saudara-saudara atau komunitasnya. Mereka akan mendapat secercah harapan untuk menghadapi persoalan yang dihadapinya. 

Nety Kurniawati

Pendidik di TK Terpadu Putra Harapan Purwokerto 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)