Politik

Olly Bantah Terima Suap E-KTP

Magang Dua | Jumat, 28 April 2017 - 10:10:36 WIB | dibaca: 11 pembaca

Olly Dondokambey usai menjalani pemeriksaan di KPK, beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS.COM

JAKARTA, SATELITPOST-Bendahara Umum PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membantah terlibat kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP elektronik periode 2011-2012.

 

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan hal tersebut dalam sidang perkara korupsi pengadaan E-KTP periode 2011-2012 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/4). "Saudara tidak pernah menerima sesuatu uang atau barang," tanya Abdul Basir, JPU dari KPK di persidangan.

 

Olly menjawab tidak pernah menerima uang yang diberikan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Tidak pernah," jawab Olly.

 

Bahkan, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dan mantan anggota Komisi XI DPR RI itu mengaku tidak mengenal pengusaha Andi Agustinus.

Meski demikian, ia mengaku ada pengawalan anggaran di Badan Anggaran DPR RI terkait suap proyek. Menurut Olly, pengawalan sengaja dilakukan agar orang yang mengawal tersebut mendapatkan proyek yang sedang dibahas.

 

"Pengertiannya ya ada orang kawal supaya dia dapatkan proyek itu," kata Olly Dondokambey saat bersaksi terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/4).

 

Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir kemudian mencecar Olly mengenai adanya aliran uang pada saat pengawalan anggaran tersebut yang mengalir ke Badan Anggaran. Olly mengaku pernah mendengar adanya aliran uang saat pembahasan e-KTP bergulir,  namun tidak pernah melihatnya. "Cerita itu ada di mana-mana, tapi saya tidak pernah lihat ada barangnya," kata politikus PDI Perjuangan itu.

 

Sekadar informasi, negara ditaksir rugi Rp 2,3 triliun dari Rp 5,9 triliun anggaran KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Olly menyebut anggaran proyek pengadaan KTP elektronik periode 2011-2012 senilai Rp 5,9 Triliun merupakan urusan pemerintah. Badan Anggaran DPR RI tak pernah mengusulkan anggaran. "Itu urusan pemerintah bukan DPR apalagi urusan Banggar," kata Olly dalam persidangan.(gan)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)