Politik

Pengacara Ajukan Protes ke KPK

Miryam Resmi Masuk DPO

Magang Dua | Jumat, 28 April 2017 - 10:10:07 WIB | dibaca: 31 pembaca

Tim Kuasa Hukum Miryan S Haryani, Patriani P Mulia (tengah) dan Aga Khan (Kanan) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (27/4). TRIBUNNEWS.COM

JAKARTA, SATELITPOST-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta siapa pun yang mengetahui keberadaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani untuk segera memberitahu ke kepolisian atau KPK. Permintaan ini juga berlaku untuk pengacara Miryam.

Hingga saat ini, Miryam terus mangkir dari pemeriksaan KPK dan tidak diketahui keberadaannya. "Jika mengetahui posisi MSH, akan lebih baik sampaikan kepada KPK karena sudah masuk DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4).

Febri pun meminta pengacara Miryam untuk kooperatif. "Kami ingatkan kembali, pihak yang menghambat proses penanganan korupsi punya konsekuensi hukum yang serius," kata Febri.

Pengacara Miryam S Haryani, Aga Khan, protes terhadap langkah KPK yang memasukkan kliennya ke dalam DPO terkait kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Surat permintaan DPO dikirimkan KPK ke Polri dan NCB (National Central Bureau, Interpol Indonesia) pada Kamis (27/4).

"Kami secara tertulis atau komunikasi tidak diberitahu. Saya akan buat surat protes keras status DPO," kata Aga di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (27/4) dikutip dari Kompas.com.

Aga mengatakan, kliennya telah berlaku komunikatif dengan KPK. Selain itu, ia juga memberitahukan secara tertulis kepada KPK terkait pengajuan praperadilan penetapan tersangka Miryam.

"Di perkara lain itu bisa kok mereka (hentikan pemeriksaan). Kok ini seperti tebang pilih. Seperti kasus Budi Gunawan, Hadi Poernomo, klien saya bukan korupsi. Saya rasa terlalu berlebihan. Pada panggilan kedua kami sudah diancam, tiba-tiba DPO," ujar Aga.

Aga mengaku, dapat menghadirkan Miryam untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, hal itu tidak berlaku dalam kasus pemberian keterangan palsu. Aga menilai, penetapan tersangka Miryam harus diuji kembali melalui praperadilan.

"Dalam pemberian keterangan palsu, kita uji dulu. Karena substansi perkaranya bukan wilayah KPK. Karena pasal 174 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) itu hak hakim dan dalam sidang hakim telah menolak. Kok jadi DPO?" ujar Aga.

Terkait permintaan KPK tersebut, jika penetapan DPO sudah terbit, maka Polri akan menyebarkannya ke seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polda hingga Polsek. Dengan demikian, hingga satuan terkecil kepolisian bisa membantu mencari keberadaan Miryam.([email protected])

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)