Banyumas

PT SAE Belum Mau Ganti Rugi-LKB dan LPPSLH Kirim Surat

Bupati Husein Harus Turun Tangan

Magang Dua | Jumat, 21 April 2017 - 10:07:06 WIB | dibaca: 112 pembaca

PURWOKERTO, SATELITPOST-Lingkar Kajian Banyumas (LKB) FISIP Unsoed dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup (LPPSLH) mengirim surat kepada Bupati Banyumas. Dua lembaga itu mendesak Ahmad Husein turun tangan membantu warga korban pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Surat yang diberikan kepada Bupati merupakan hasil penelitian dari LKB FISIP Unsoed dan LPPLSH. Satu di antaranya berisi permintaan agar Bupati ikut mendesak PT Sejahtera Alam Energi (SAE) memberikan ganti rugi kepada warga terdampak sesuai dengan jumlah kerugian.

"Hasil penelitian kami, warga terdampak pemilik peternakan Ayam dan ikan tidak diberikan ganti rugi oleh PT  SAE, " kata Novita Sari, Koordinator LKB Fisip Unsoed.

Sejumlah pemilik peternak ikan dan ayam, kata dia, di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok mengalami kerugian sangat besar. Ikan dan ayam mati, tapi PT SAE terkesan hanya mendata dan enggan membayar ganti rugi.

"Pemilik peternakan ayam dan ikan memang ditawari bantuan, namun mereka menolak. Sebab yang mereka inginkan adalah ganti rugi," kata Novita Sari.

Sudah lebih dari empat bulan, kata Novita Sari, PT SAE tidak kunjung memberikan ganti rugi. Sedangkan ganti rugi bagi peternak ayam dan ikan tengah dinantikan agar mereka dapat kembali beternak.

Bangkit Ari Sasongko, Direktur LPPLSH, mengatakan sudah saatnya Bupati turun tangan mendesak PT SAE segera membayar ganti rugi kepada warga Cilongok.

"Bupati jangan diam saja, ada warganya dalam kesulitan akibat proyek PLTP tentu harus sigap dan segera turun tangan," kata Bangkit.

Bupati Banyumas, kata dia, punya hak untuk memaksa perusahaan yang melakukan kesewenang-wenangan kepada warga Banyumas. Dan Bupati juga punya kewajiban untuk membela warganya.

Menurut Bangkit ada lima temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh Bupati Husein. Di antaranya PT SAE dinilai tidak transparan dalam mengerjakan pembangunan dan tidak memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap. ([email protected])










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)