Banyumas

Buntoro Pemilik Rita Supermall Dilaporkan ke Gubernur

satelit post | Senin, 11 Mei 2015 - 10:18:38 WIB | dibaca: 11304 pembaca

RUMAH Makan Padang di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Sabtu (9/5). Bangunan tersebut juga mengalami kerusakan pada lantai di ruangan paling bawah.

 

 

PURWOKERTO, SATELITPOST - Pembangunan Rita Supermall yang terletak di sisi selatan Pendapa dan alun-alun milik warga Kabupaten Banyumas terus menuai kontroversi. Selain akan dilaporkan ke pengadilan karena proyek mercusuar merusak bangunan warga sekitar, Buntoro, selaku pemilik Ritel Rita Pasaraya juga sudah dilaporkan ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, oleh warga bernama Gani Sumardi.

"Laporan kepada Gubernur sudah saya layangkan melalui surat per tanggal 5 Mei 2015. Hal ini terpaksa saya lakukan untuk memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo," kata Gani Sumardi ketika ditemui SatelitPost, kemarin. 

Gani yang selama ini tinggal di Jalan Slamet Riyadi (Pereng) Nomor 60 RT 01 RW 08 merasakan dampak langsung dari proyek mercusuar Rita Supermall yang diduga bermasalah dari awal pembangunannya. Kepada SatelitPost, Gani mengatakan ia tidak pernah dilibatkan dalam permohonan izin pendirian Rita Supermall oleh Buntoro.

Bahkan untuk memuluskan proyek tersebut, secara administratif keberadaan warga RT 01 RW 08 Keluarahan Kranji, Purwokerto sempat dihilangkan di awal pembangunan Rita Supermall. "Hak warga yang sah telah dilanggar. Ketua RT 01 RW 08 Keluarahan Kranji Purwokerto pernah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan melibatkan orang-orang yang tidak bertempat tinggal di RT 01 RW 08, untuk memberi persetujuan pengurusan izin Rita Supermall," ujarnya.

Selain soal izin lingkungan yang diduga dipalsukan, Gani juga menyayangkan tidak ada itikad baik dari Buntoro selaku pemilik Rita Supermall untuk menyelesaikan masalah dengan warga di sekitarnya. Terutama mereka yang terkena dampak langsung dari proyek tersebut.

"Dengan dibangunnya Rita Supermall, sekarang kesehatan saya terganggu. Saya tidak bisa tidur karena suara bising alat-alat dan pekerja proyek selama 24 jam. Masalah debu proyek, keamanan, dan sampah telah sangat mengganggu kehidupan kami. Bahkan rumah saya sampai dinding dan atapnya retak-retak. Kendaraan besar sangat mengganggu, dan kendaraan pribadi mau keluar tidak bisa," kata Gani.

Perjuangan Gani Sumardi untuk menuntut haknya sebagai warga di sekitar lingkungan proyek Rita Supermall tidak hanya dilakukan saat ini saja, namun sudah sejak tahun 2012.  Gani  mengatakan, pada tahun 2012 itu, dia telah menyampaikan keluhan kepada bupati, wakil bupati, Badan Lingkungan Hidup (BLH), termasuk kepada Buntoro. Namun mereka semua tidak pernah menanggapi.  "Seakan-akan tidak ada masalah," ujarnya.

Gani juga menunjukan sejumlah surat protesnya sebagai warga Kabupaten Banyumas yang memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada sejumlah pihak yang berwenang. Misalnya surat kepada Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein yang tertulis tanggal 25 Maret 2015. Surat yang sama juga sudah ditembuskan kepada Komnas HAM Jakarta.

Pada 11 November tahun 2013, Gani juga sudah menyurati Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas. Dalam surat yang berisi lima poin tersebut, Gani menyebutkan bahwa rumah yang ada di RT 01 RW 08 Jalan Slamet Riyadi hanya ada tujuh rumah yang berpenghuni.

Kemudian surat tersebut dibenarkan dengan surat resmi dari Ketua RT 01 RW 08. Dimana disebutkan bahwa Ketua RT telah memohon maaf kepada Gani Sumardi dan meralat surat sebelumnya ke BLH yang menyebut ada 12 KK.

Sejumlah nama yang disebut sebagai warga RT 01 RW 08, ternyata di kemudian hari membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai bahwa sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Mereka di antaranya Susilowati yang sejak tahun 1995 menyatakan sudah pindah dari alamat tersebut, namun masih ditulis sebagai warga RT 01 RW 08 Kelurahan Kranji saat pengajukan izin Rita Supermall.

Warga lain yang direkayasa masih sebagai warga RT 01 RW 08, dan sempat diklaim oleh ketua RT sebagai warganya pada saat pengurusan izin Rita Supermall adalah Alik Gunawan.

Dari surat yang diterbitkan Pemkab Brebes, Kecamatan Bumiayu, oleh Sekdes Desa Bumiayu Ratmono, atas nama kepala desa, tanggal 13 November 2013 disebutkan, bahwa Alik Gunawan berdomisili di Dukuh Karangturi, RT 01 RW 03, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sejak tahun 1969, hingga surat tersebut diterbitkan.  

Sementara Sutopo, yang diklaim sebagai warga RT 01 RW 08 Keluarahan Kranji saat persetujuan pengurusan izin pembangunan Rita Supermall, ternyata berdomisili di RT 01 RW 02 Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden sejak tahun 2011.  Hal ini diperkuat dengan surat yang dikeluarkan oleh Ketua RW 02 Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden.

Dengan fakta-fakta tersebut, menurut Gani, sudah seharusnya Pemkab Banyumas di masa Bupati Marjoko tidak mengeluarkan izin bagi Buntoro untuk membangun Rita Supermall karena memalsukan data-data awal saat pengurusan Amdal.  Namun yang disayangkan pada masa kepemimpinan bupati berikutnya, yakni Ir Achmad Husein justru Pemkab seakan tidak bisa menyentuh Buntoro.

Untuk itulah, sebagai warga negara yang taat dan meminta perlindungan hukum dan HAM, ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke Gubernur Jateng. Apalagi seakan tidak ada harapan dari Pemkab Banyumas terkait keluhan yang disampaikannya.

Kepada SatelitPost, Gani juga menyatakan,  tidak menutup kemungkinan ia juga akan mengajukan gugatan PTUN terkait proses perizinan Proyek Rita Supermall yang menggunakan pergub dan bertentangan dengan Perda.

Sementara itu, Satria Legal Watch Purwokerto kepada SatelitPost kemarin, juga menyampaikan bahwa mereka meminta Bupati Ir H Achmad Husein untuk menertibkan prosedur izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan Purwokerto Timur seperti Rita Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan R Soeprapto Kebondalem.

Menurut Suradi Al Karim yang mewakili Satria Legal Watch, kedua bangunan milik Buntoro tersebut telah melanggar penataan ruang sebagaimana sejumlah pasal dalam UU No 26/2007 tentang penataan ruang. 

"Untuk itu kami mendukung jika pemerintah menyiapkan teguran administrasi hingga dua kali kepada Buntoro yang tetap membandel dan keras kepala untuk membongkar bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan (GSB), karena tidak mewujudkan ruang yang aman dan nyaman bagi publik," ujarnya.

Menurut Suardi, Bupati Ir H Achmad Husein yang merepresentasikan Pemkab Banyumas seharusnya bisa menggunakan sejumlah pasal dalam UU no 23/2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk mempidanakan pemilik Rita yang melawan hukum, jika tidak ingin Bupati juga dituduh ikut bersekongkol melindungi Buntoro yang telah melanggar aturan hukum yang ada.

"Tindakan Buntoro, selain merugikan masyarakat (mala in se, red), selama puluhan tahun (2000-2015), harus digerus, karena ia dengan sengaja mengobrak-abrik tatanan. Ia tidak peduli sorotan pengusaha lain atau masyarakat terhadap perilakunya," ujar Suradi.

Kepada SatelitPost, Suradi juga menyampaikan Satria Legal Watch mendukung 1000 persen kepada Pemkab Banyumas jika ada pengusaha yang membangkang atau melawan hukum untuk kepentingan diri dan kelompoknya, untuk dipidanakan.

"Tidak perlu kompromi atau kongkalikong antara pengusaha dan pejabat yang memiliki wewenang melindunginya," kata Suradi Al Karim.

Sementara itu Bupati Banyumas menurut Suradi Al Karim berdasarkan surat tanggapan yanng diterima Satria Legal Watch , hanya menyebut akan menindaklanjuti informasi dari pihaknya kepada pemilik Rita di Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan Jenderal Soeprapto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya Buntoro yang dikonfirmasi SatelitPost tidak bisa menjawab keluhan warga sekitar dari dampak pembangunan Rita Supermall. Ia justru mengulur waktu dengan menyatakan bahwa akan dikomunikasikan ke pihak PT. Namun hingga berita ini diturunkan tidak ada tindak lanjut klarifikasi dari pihak PT seperti yang disebutkan oleh Buntoro. (yon)

 

 

 

 

 

  

 

 

   










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)