Ekonomi

BRT Hanya untuk Ibu Kota Provinsi

satelit post | Kamis, 30 Juli 2015 - 13:36:06 WIB | dibaca: 277 pembaca

Sejumlah bus berstandar bus rapid transit (BRT) yang dirakit oleh CV Laksana. Bus-bus ini merupakan bagian dari proyek pengadaan 1.000 bus berstandar BRT yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Kompas.com/Alsadad Rudi

UNGARAN, SATELITPOST- Warga Purwokerto dan sekitarnya sepertinya harus memupus harapan untuk menikmati rasanya naik bus standar bus rapid transit (BRT). Pengoperasian bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan dimulai dari ibu kota provinsi terlebih dahulu.


Bus-bus tersebut  direncanakan untuk melayani ibu kota provinsi dan kota-kota penyangga yang ada di sekitarnya (aglomerasi). Juga daerah non ibu kota provinsi yang telah memiliki sistim BRT seperti Batam, Tangerang, Bogor, dan Solo.


Direktur Bina Sistim Transportasi Perkotaan Kemenhub, Yuyun Wahyuningrum mengatakan, diutamakannya kota-kota yang menjadi ibu kota provinsi karena program BRT bertujuan mengajak masyarakat perkotaan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.


"Busnya kan memang diperuntukkan untuk kota-kota besar yang memungkinkan untuk pengembangan sistim BRT. Tentunya kota-kotanya itu kota besar, bukan kota kabupaten. Makanya dimulainya di ibu kota provinsi terlebih dahulu," ujar dia saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7).


Menurut Yuyun, apabila semua ibu kota provinsi sudah terlayani, tahap selanjutnya adalah melakukan hal yang sama di kota-kota besar yang bukan ibu kota provinsi. Sejumlah kota yang ia contohkan di antaranya Balikpapan (Kaltim), Batam (Kepulauan Riau), Solo (Jawa Tengah), dan Malang (Jawa Timur).


"Di Kaltim ada Balikpapan dan Samarinda. Dua-duanya maju. Tentu dua-duanya sama-sama membutuhkan bus. Tentu itu yang akan kami prioritaskan," ujar dia seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (30/7).


Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3 ribu bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019. Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta.


Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri.


Namun pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Pasalnya, bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai layanan bus Transjabodetabek. (jul)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)