Purbalingga

Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Persibangga

BAP dan LHP Tidak Sinkron

Magang Dua | Kamis, 20 April 2017 - 10:17:41 WIB | dibaca: 38 pembaca

PURBALINGGA, SATELITPOST-Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga masih mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terkait dugaan rasuah dalam tubuh manajemen Persibangga. Pasalnya, kejaksaan menilai LHP kerugian negara belum bisa mendukung pembuktian atas penyelewengan dana dalam kasus ini. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Purbalingga, Yanuar Adi Nugroho, Selasa (18/4). Menurut dia, tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dan dokumen pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. 

“LHP dari Inspektorat belum sinkron dengan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red) saksi. Seharusnya, antara keterangan saksi dan LHP itu saling mendukung,” katanya. 

Yanuar menjelaskan, ada sejumlah hal yang terlewatkan dalam teknis dokumen LHP tersebut. Di antaranya yakni tidak ikut dihitungnya selisih antara nominal dokumen kontrak maupun RAB dan keterangan saksi maupun bukti transaksi (kuitansi).

“Jadi kami perlu mendalami lagi LHP ini, jika memang tidak ada titik temu, kami akan berkomunikasi lagi dengan pihak inspektorat,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kejari Purbalingga masih terus berupaya membongkar kasus dugaan korupsi di tubuh Persibangga. Dalam perkembangannya, kejaksaan sudah memeriksa belasan saksi. Seluruh saksi tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan manajerial Persibangga pada kurun waktu sekitar tahun 2010 hingga 2012. 

Selain karena menyangkut tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Purbalingga, kasus Persibangga ini mendapat sorotan banyak pihak karena menyeret nama kepala daerah yang sedang berkuasa saat ini. Hal ini tidak dapat dielakkan, pasalnya Bupati Purbalingga, Tasdi memang menjadi sosok yang sangat mendominasi manajerial tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut sejak belum menjabat bupati. 

Untuk melengkapi berkas perkara, kejaksaan telah melayangkan surat permohonan penghitungan kerugian negara kepada Inspektorat. Indpendensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) inipun sempat dipertanyakan sejumlah pihak, menyusul tidak diresponsnya dua surat permohonan dari kejaksaan. 

Hingga akhirnya pada surat ketiga, inspektorat memberikan jawaban bersedia untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. Namun begitu, kejaksaan justru belum menemukan kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti transaksi dalam BAP, dengan hasil penghitungan kerugian oleh Inspektorat. ([email protected])

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)