Opini & Budaya

Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Banjarnegara Pengurus Bidang Pertahanan dan Keamanan DPD KNPI Banja

Banjarnegara Butuh Pansus Hari Jadi

Magang Dua | Senin, 22 Agustus 2016 - 15:40:19 WIB | dibaca: 809 pembaca

Sejarah hari jadi selalu menarik dikaji, bahkan tak jarang menimbulkan polemik. Hari jadi Kabupaten Banyumas misalnya, berubah dari 6 April 1582 menjadi 22 Februari 1571. Belakangan, di harian Suara Merdeka (1/8), Hartadi juga menggugat hari jadi Rembang 27 Juli 1741 untuk diganti karena momen tanggal tersebut dianggapnya sama saja dengan menghormati peranan VOC pada awal pembentukan Kabupaten Rembang untuk melindungi kepentingan penjajah. Pun demikian pula dengan Kabupaten Purbalingga, Tri Atmo menganggap 18 Desember 1830 tidak tepat jika ditetapkan sebagai hari jadi (SatelitPost, 26/8).

Akan bertambah panjang jika kita menyebut Hari Jadi Banjarnegara yang jatuh pada hari ini, Senin (22/8). Tak ada yang menyangkal bahwa secara de facto maupun de jure, tanggal 22 Agustus 1831, merupakan Hari Jadi Banjarnegara yang ditetapkan Pemkab Banjarnegara dengan Perda Nomor 3 Tahun 1994. Spirit Perda penetapan hari jadi tersebut, pada masanya lebih dimaksudkan untuk secara pragmatis membuat momen budaya dan pariwisata. Dasar penetapan tanggal, bulan, dan tahun tersebut, merupakan titi mangsa penetapan RT Dipayudha IV sebagai Bupati Banjarnegara oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Resolutie van den 22 Agustus 1831 No. 1, setelah usai java oorlog (Perang Diponegoro). Secara ideologis, jelas penetapan itu patut digugat karena justru momen kekalahan dan penghilangan terhadap trah Mangunyudho yang sangat antikolonial.

Terlebih, tahun lalu (11/8/2015), Pemkab Banjarnegara menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema sentral “Hari Jadi Banjarnegara” yang pada intinya menyepakati bahwa Hari Jadi Banjarnegara perlu ditinjau ulang, terutama untuk menyesuaikan dengan semangat zaman (zeisgeist) sebagai satu pembangun rasa kebanggaan, nasionalisme, dan patriotisme. Sayangnya, setelah FGD tersebut, sepertinya para pemangku kepentingan tidak menindaklanjuti secara serius, terlebih saat ini memasuki tahun politik sehingga segala energi sepertinya difokuskan untuk menyambut Pilkada 2017 mendatang. Karenanya, momen saat ini sepertinya tepat untuk mengingatkan para pemangku kepentingan untuk secara serius menindaklanjuti rekomendasi dari FGD tersebut.

Langkah nyatanya jelas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hari jadi yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang kompeten. Kita tentu tidak menginginkan hari jadi nantinya hanya hasil pemikiran satu dua orang saja sebagaiman hari jadi Banyumas baru yang juga digugat keabsahannya oleh Anwar Hadja dalam tulisan berantainya di situs web warga Kompasiana.com. Hari jadi yang baru harus merupakan buah pemikiran dan kesepakatan bersama berbagai kalangan, sehingga di belakang hari tidak digugat kembali tanpa alasan yang kuat.

Beberapa orang tokoh di Banjarnegara memang mendesak saya untuk meneliti sendiri tentang hari jadi berdasarkan penelusuran teks babad yang ada di Banjarnegara dan sekitarnya, maupun sumber-sumber sejarah lainnya. Namun secara pribadi, jelas saya merasa tidak memiliki kapasitas ilmiah untuk melakukan hal itu. Karenanya, maka akan sangat baik jika negara, dalam hal ini Pemkab Banjarnegara, hadir untuk membuat tim yang solid dan valid dalam rangka mencari jati diri sejarah Hari Jadi Banjarnegara. Agar kita menjadi bangsa yang tidak melupakan sejarah. “Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah” begitu pesan founding father kita, Soekarno.










Komentar Via Website : 1
dia
27 Agustus 2016 - 01:21:32 WIB
Kok artikelnya sama dengan yg dimuat di suara merdeka dengan hari yang sama ya?
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)